Asas Nebis In Idem dalam Putusan Praperadilan dan Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih dari Satu Kali bagi Tersangka dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Authors

  • Fernandos Pasaribu Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kalimantan Tengah

Keywords:

Praperadilan, Nebis in Idem, Tersangka

Abstract

Pengajuan praperadilan yang diajukan lebih dari satu kali masih diterima oleh hakim. Hal ini terjadi karena tidak adanya aturan yang tegas membahas tentang pengajuan praperadilan lebih dari satu kali di dalam KUHAP. Pelaksanaan praperadilan lebih dari satu kali belum berlandaskan pada hukum positif dan bertentangan dengan asas-asas dan teoriteori hukum seperti keadilan posedural, kepastian hukum, asas legalitas dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas nebis in idem memiliki arti bahwa orang yang sudah diadili atau dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat yang pasti oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu kejahatan atau tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, tidak boleh diadili atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya atau lebih, atas kejahatan atau tindak pidana, tempat kejadian dan waktu (locus delicti dan tempus) yang sama.

References

Sunggono,Bambang dan Aries Harianto. 2009. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: CV. Mandar Maju.

Hamzah, Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.

Afiah,Ratna Nurul. 1986. Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Jakarta: Akademika Pressindo.

Moeljatno, 1981. Hukum Acara Pidana, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Soeskandi, Hari. 2017. Hukum Acara Pidana : Sebuah Ringkasan Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Menurut Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, Surabaya: FH Untag.

Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1, Agustus 2010

R. Soesilo, 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politeia, Bogor.

Wiyanto ,Roni. 2012. Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Mandar Maju.

Poernomo ,Bambang. 1988. Orientasi Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta: Amarta Buku,

Luhut M.P. 2006. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Djambatan.

Tornando, Anang Shophan. 2019. Reformasi Praperadilan Di Indonesia, Bandung: Nusa Media.

Kurniawan Barlyan ,Nalom. 2020. Penetapan Tersangka & Praperadilan serta Perbandingannya di Sembilan Negara, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015

Mulyadi ,Lilik. 2010. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti.

http://news.liputan6.com/read/2230998/putusan-praperadilan-eks-walikotamakassar-disambut-histeris diakses tanggal 22 April 2020

https://m.tempo.co/read/news/2016/05/24/063773775/kasus-la-nyalla-romli-praperadilan-cukup-sekali-saja diakses tanggal 22 April 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Downloads

Published

2022-05-01

Issue

Section

Articles