Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Abstract

Bertujuan untuk mengetahui kedudukan Putusan MK dalam sistem hukum di Indonesia dan juga kedudukan Putusan MK setara dengan UU atau di atas UU. Karena Putusan MK melahirkan peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan akan berlaku setelah putusan dibacakan. Jenis penelitian ini penulis memakai pendekatan normatif, sehingga menggunakan metode legislasi, metode konseptual, dan metode teoritis terkait untuk mengetahui posisi Putusan MK. Pembentukan peraturan perundang-undangan dibentuk dengan cara tertentu dan dituangkan dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang sama halnya dengan Putusan Hakim. Jadi kedudukan Putusan MK memang bukan produk UU melainkan Putusan Hakim (Yurisprudensi) dan dianggap sejajar dengan UU. Suatu produk hukum yang sudah dibatalkan oleh MK jika dihidupkan lagi maka dapat menimbulka situasi dimana akan muncul ketidakpercayaan masyarakat. Ini akan membahayakan negara karena tidak ada lagi kepercayaan dan ketidakhormatan masyarakat terhadap suatu produk hukum yang berlaku di negara ini.