Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Gula Yang Tidak Mencantumkan Label Ukuran
DOI:
https://doi.org/10.32801/balrev.v5i1.54Keywords:
Penegakan Hukum, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Metrologi Legal, Kendala, BanjarmasinAbstract
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terhadap pedagang gula yang tidak mencantumkan label ukuran dan juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik PPNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terkait Metrologi legal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersumber pada data primer berupa penelitian lapangan yang didukung dengan data sekunder. Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran secara sistematis mengenai permasalahan yang sedang diteliti.Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin adalah dengan 2 cara,yaitu preventif dan represif, untuk cara preventif yaitu dengan melaksanakan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrologian serta melaksanakan pengawasan UTTP dan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) sedangkan untuk upaya represif dalam rangka penegakan hukum pada umumnya, penyelidikan dan penyidikan secara tuntas dalam rangka mata rantai sistem acara pidana, contohnya : Yang pertama menegur dan kedua adalah merampas barang pelaku berdasarkan pasal 33 Undang-Undang No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Kedua, Kendala yang dihadapi penyidik PPNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terkait Metrologi Legal di Kota Banjarmasin ialah keterbatasan kewenangan terkait penindakan dan proses penyidikan secara langsung dan sangat terbatasnya SDM serta sarana dan prasarana yang mumpuniReferences
Ariffin , Djainul (2007) . Tepat Mengukur , Akurat Menimbang . Bandung : iDea Publishing.
Lestari, T. Y., Tahir, R., & Sri Hayati, A. A. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Pengukuran. Wajah Hukum.
Firdaus, Muhammad Ananta, Diana Haiti, and Esti Oktori. "Land Use Permit And Land Use In Banjarbaru City." International Journal Political, Law, and Social Science 4, no. 1 (2023).
Firdaus, M. Ananta, and Arisandy Mursalin. "Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin." Banua Law Review 4, no. 2 (2022).
Haiti, Diana, Ahmad Syaufi, Daddy Fahmanadie, and Aulia Pasca Diprina. "Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency." Lambung Mangkurat Law Journal 7, no. 2 (2022).
Moeljatno. (2018) .Asas -asas hukum pidana . Jakarta : Rineka Citra
Soekanto ,S. (2012) . Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta : Universtitas Indonesia Press
Malo , M. (1985) . Metode Penelitian Sosial . Jakarta : Karunika
Guntoro, G. S., & Rukmini, M. (2020). Penegakan Hukum Pidana Oleh Pengawas Kemetrologan Terhadap Manipulasi Pompa ukur Bahan Bakar Minyak Berdasarkan Undang-Undang No2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. Jurnal Iustitia Omnimbus.
Megawati, W. (2016). Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana dalam Metrologi Legal. Dinamika Hukum.
Samsul, I. (2015). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal Dalam Era Otonomi Daerah. P3DI Bidang Hukum.
Syaufi, Ahmad, and Aurora Fatimatuz Zahra. "The Existence of Customary Law: Badamai Customary Law." Research Horizon 1, no. 3 (2021).
Syaufi, Ahmad, and Aurora Fatimatuz Zahra. "The Criminal Settlement Through Customary Law From Restorative Justice Perspective." Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 24, no. 6 (2021).
Sriyono, Joko, and Ahmad Syaufi. "Pinjaman Online Tidak Beizin Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal." WASAKA HUKUM 10, no. 2 (2022).
Focus and Scope
Section Policies
Peer-Review Process
Publication Frequency
Publication Ethics
Article Processing Charge
Editorial Team
Plagiarism Policy
