Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap pekerja/buruh mengenai jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta untuk mengetahui hak-hak pekerja/buruh dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan yang diteliti, dan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, Perlindungan terhadap pekerja/buruh mengenai jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PKWT berdasarkan jangka waktu dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun. Adapun perpanjangan PKWT dapat diadakan, akan tetapi ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Akibat hukum apabila pengusaha melanggar batas waktu maksimal PKWT, maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Kedua, Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka pekerja/buruh berhak untuk mendapatkan pembayaran uang kompensasi. Uang kompensasi diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus. Adapun mengenai penghitungan mengenai besaran uang kompensasi diatur berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.