PERAN PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM

Authors

  • Mulyani Zulaeha
  • Lies Ariyani
  • Nabilla Nurrosyifa Azzahra
  • Rahmat Halim Sapoetra

Keywords:

Role, Paralegal, Legal Aid

Abstract

The state guarantees the constitutional rights of every person to obtain recognition, guarantees, protection and fair legal certainty as well as equal treatment before the law as a means of protecting human rights. The state's obligation to protect its citizens is based on the principles of Human Rights (HAM), one of which is fulfilling the right to legal assistance. Law 16 of 2011 concerning Legal Aid regulates the provision of legal aid by free legal aid providers for poor people throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Paralegal as a party who assists the Legal Aid Provider in implementing the provision of legal aid based on a letter of assignment, is supervised and evaluated by the Legal Aid Provider. The role of Paralegals in providing legal aid to the community is within the scope of non-litigation or out-of-court settlements limited to assisting Legal Aid Providers in providing legal aid to poor communities.

References

Abdurrahman. 1980. Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum di Indonesia. Banjarmasin : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Alvon Kurnia Palma. 2011. Akses Masyarakat Miskin Mendapatkan Bantuan Hukum di pengadilan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Asep Warlan Yusuf. 2011. Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum : Memuliakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Alam Demokrasi Yang Berkeadilan. Bandung : PT. Refika Aditama

Betina Yahya. 2011. Aksebilitas Pencari Keadilan Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Pengadilan. Mahkamah Agung RI : Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan.

Erham Amin. 2021. Membedah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Forum Akses Keadilan Untuk Semua (Fokus). 2012. Bantuan Hukum Untuk Semua : Brief Paper Tentang Undang-Undang Bantuan Hukum Dan Implementasinya. Jakarta : Justice Initiatif.

Jimly Asshiddiqie. 2008. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Salman Luthan. 2011. Aksebilitas Pencari Keadilan Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Pengadilan. Mahkamah Agung RI : Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan

Satjipto Rahardjo. 1983. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung : Sinar Baru

Yahya Harahap. 2000. Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta : Sinar Grafika

https://www.gramedia.com/literasi/bantuan-hukum/.

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 006/PUU-II-2004

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 88/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018

Downloads

Published

2023-11-15

Issue

Section

Articles