Perlindungan Hukum terhadap Keberadaan Rumah Banjar di Kota Banjarmasin
DOI:
https://doi.org/10.32801/balrev.v1i1.1Keywords:
Perlindungan Hukum, Rumah Banjar, Kearifan LokalAbstract
Penanganan akan keberadaan rumah banjar di Kota Banjarmasin sebenarnya menuntut peran dari Pemerintah Daerah untuk turut campur. Sehingga pembangunan kota di Banjarmasin harus di atur sedemikian rupa dengan memperhatikan konsep modern dan tradisonal khas kota Banjarmasin, Untuk itulah perlindungan hukum akan keberadaan rumah banjar di Kota Banjarmasin saat ini membutuhkan penanganan yang lebih serius dari Pemerintah Daerah. Untuk melihat bagaimana perlindungan hokum terhadap rumah banjar maka melalui penelitian ini diangkat dua permasalahan. pertama, bagaimana Keberadaan rumah banjar di kota Banjarmasin ditengah maraknya bangunan modern di tinjau dari aspek pembangunan berkelanjutan. Kedua, Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap keberadaan rumah banjar di Kota Banjarmasin. Dengan menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penelitian hukum sosiologis atau lebih dikenal dengan istilah socio legal researchReferences
Asshiddiqie, Jimly. 2004. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Hikmat, Harry. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.
http://eprints.umm.ac.id/35955/3/jiptummpp-gdl-irawansatr-48429-3-babiip-f.pdf,
Keraf, A.Sonny. 2005. Pembangunan Berkelanjutan Atau Berkelanjutan Ekologi dalam Hukum dan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Jakarta: UI Press
Kusnadi, Regi dan Giosia Pele Widjaja. 2017. “The Perceptual Territory Model in The Water Houses On Stilts Found In The Heritage Area On The Kuin Riverbank In Banjarmasin”. Jurnal Risa (Riset Arsitektur), 1(3):2
Manan, Bagir. 2005. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum
Fakultas Hukum UII
Muchlisin Riadi, Pengertian, Fungsi dan Dimensi Kearifan Lokal, https://www.kajianpustaka.com/2017/09/pengertian-fungsi-dimensi-kearifanlokal.html.
Purba, Jonny. 2005. pengelolaan lingkungan sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan kantor
Menteri Lingkungan Hidup.
Susilo, D. Rahmat K. 2009. Sosiologi Lingkungan. Jakarta: Rajawali Press.
Syafrudin, Ateng.1992 Masalah Hukum Dalam Pemerintahan Daerah. Makalah untuk pendidikan non gelar untuk anggota DPRD Tingkat II se Jawa Barat di FISIP Bandung: Universitas Padjajaran
Simatupang, Ikhwaluddin. 2001. Perlindungan Benda Cagar Budaya di Kota Medan. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara,
Focus and Scope
Section Policies
Peer-Review Process
Publication Frequency
Publication Ethics
Article Processing Charge
Editorial Team
Plagiarism Policy
